Oleh :
Feri Rustandi

Kabag Pengembangan Kurikulum Yayasan  As-Syifa

Bulan Juli merupakan masa dimana pendaftaran untuk siswa baru pada jenjang SD, SMP dan SMA / SMK dilaksanakan. Para orangtua pun berbondong-bondong mendaftarkan putra putrinya ke sekolah yang diinginkan. Berbagai cara dilakukan orangtua agar buah hatinya mendapatkan kursi di sekolah yang diidam – idamkan. Namun, semua itu tidaklah semudah membalikkan tangan. Beragam tantangan harus dihadapi orangtua dalam mewujudkan cita – cita buah hatinya tersebut.

Adapun pemberlakuan sistem zonasi dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini menjadi halangan bagi sebagian orangtua untuk mendapatkan tiket di sekolah yang diinginkan oleh anaknya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 tentang regulasi sistem zonasi menyebutkan, sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB.

Kebijakan tersebut sontak saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Penyegelan salah satu sekolah di kota Tangerang pun mewarnai pelaksanaan proses PPDB pada tahun ini. Selain itu berita tentang penyanderaan Kepala Dinas Pendidikan oleh para orang tua yang kecewa anaknya tidak bisa di terima di sekolah tersebut pun menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh pemerintah daerah akibat adanya kebijakan tersebut.

Jika kita pelajari lebih dalam, tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pemberlakuan sistem zonasi ini sebenarnya sangat mulia. Melalui sistem zonasi pemerintah sebenarnya ingin menghapuskan istilah sekolah pavorit sehingga layanan dan kualitas pendidikan bisa merata, terkecuali untuk satuan pendidikan SMK tidak berlaku sistem zonasi karena menyangkut keahilan khusus. Sayangnya, kurangnya sosialisasi serta ketidaksiapan orangtua dalam menerima peraturan tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi frustasi dan menimbulkan konflik vertical.

Pembelajaran di Sekolah Asrama (Boarding School) ?

Di sekolah  – sekolah yang menerapkan sistem boarding atau model pesantren, seluruh murid atau santrinya diwajibkan untuk menginap atau mondok di asrama yang disiapkan oleh pihak sekolah. Dengan begitu, pembelajaran yang diselenggarakan pun dilakukan sehari penuh atau 24 jam. Adapun kurikulum yang di jalankan bukan hanya kurikulum nasional saja, melainkan mengusung konsep ke khasan sekolah.  Hal – hal yang berkaitan dengan keagamaan kedisiplinan dan kemandirian terlihat begitu kental sehingga mampu memenuhi harapan orangtua akan hadirnya layanan pendidikan yang berkualitas dan menyeluruh.

Kenyataan menunjukkan, sebagian besar murid atau santri berasal dari luar daerah dengan beragam etnik dan budaya. Hal tersebut menunjukkan betapa besarnya motivasi orangtua untuk mendapatkan layanan pendidikan yang paripurna bagi anak – anaknya. Dalam hal ini kondusivitas lingkungan belajar serta adanya keinginan orangtua agar anaknya tidak hanya cakap secara akademik namun juga mampu menjadi pribadi yang sholeh menjadikan sekolah – sekolah asrama maupun pesantren kian digandrungi.

Sebagaimana konsep pendidikan di perguruan tinggi dimana sistem zonasi tidak berlaku, kekhasan serta keunggulan yang dimiliki oleh sekolah asrama menjadi daya tarik tersendiri bagi para orangtua. Dalam konteks ini orangtua nyatanya tidak dipusingkan dengan adanya sistem zonasi. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sekolah asrama ataupun pesantren antara lain kurikulum Al-quran (Tahifdz), Kitab Kuning, bahasa asing dan kurikulum yang menyeimbangankan kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren. Kondisi semacam ini membuat kebijakan sistem zonasi tidak bisa di terapkan kepada jenjang sekolah SD, SMP dan SMA berbasis boarding school atau pesantren. Pesantren – pesantrean yang sudah ratusan tahun berdiri seperti pesantren Gontor di jawa timur, santrinya di dominasi oleh mereka yang berasal dari luar kabupaten ponorogo.

Adakah Pesantren/Boarding School Paforit atau Unggulan ?

Tidak dapat di pungkiri bahwa secara alamiah persaingan sesama sekolah tersebut terjadi, terlebih sebagain besar bukan milik pemerintah melainkan bernaung dalam sebuah Yayasan. Hal ini tentunya membutuhkan  kemandirian serta kreativitas untuk mendesain ke khasan dan keunggulan sekolahnya masing-masing.  Tak heran  ada pribahasa untuk kategori sekolah yang di bawah Yayasan itu “bisa terdepan atau terbelakang” sehingga wajar kalau pada ujungnya konsep pendidikan dengan layanan 24 jam ini berusaha seoptimal mungkin memberikan daya tawar lebih. Mulai dari fasilitas, kurikulum unggulan dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya  berdampak pada pembiayaan yang proporsional dengan penghitungan biaya yang disatukan antara SPP Sekolah dengan biaya operasional kehidupan santri. Kemudian  munculah istilah pesantren unggulan dan biasa-biasa saja dengan di tandai banyaknya pendaftar dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Kenyataan menunjukkan, tidak sedikit sekolah asrama yang menggunakan kurikulum Kemendikbud mampu mengalahkan prestasi sekolah-sekolah umum dalam prestasi akademik dan non akademik.

Bagi para orang tua yang tetap mendukung sistem zonasi tetapi ingin medapatkan sekolah terbaik, sekolah berbasis pesantren/ boarding school bisa jadi alternative. Tidak sedikit lulusan pesantren bisa bersaing dengan sekolah umum atau negeri sekalipun dalam hal kurikulum umum. Hal ini karena kurikulum yang disusun sejatinya merupakan perpaduan antara kurikulum nasional dengan kurikulum ke khasan boarding school. Namun, karena penyelenggaraan pembelajaran di sekolah boarding itu berlangsung selama 24 jam, maka dalam hal pembiayaan akan berbeda dengan besaran SPP jenis sekolah lainnya mengingat menghitung juga biaya operasional sehari-hari siswa dan lembaga.

Sumber : Pasundan Ekspress Subang